Lombok Barat, Clickfakta.com - Ketua Komisi l DPRD Lombok Barat soroti anggaran daerah yang tengah dililit kesulitan, banyak dialokasikan untuk sarana dan prasarana yang tidak jelas pemanfaataan dan mangkrak adanya. Perihal ini dianggap mubazir dan menghabiskan anggaran serta meninggalkan preseden buruk dimata publik. Rencananya dewan akan panggil stakeholder terkait termasuk menekan tandatangan fakta integritas untuk pengajuan permintaan cuan pembangunan di tahun 2024 mendatang.
Ketua Komisi l DPRD Lombok Barat H. Jumahir mengatakan, untuk pemenuhan pembangunan itu harus ada dan berdasarkan perencanaan.
Harus punya kajian lokasi pembangunan dan mencakup dua hal yakni berdasarkan potensi yang ada sesuai kegunaan sarana dan prasarana. Ke dua disesuaikan dengan banyaknya aspirasi.
"Makanya dari dua hal ini tentu sudah ada kajiannya. Ini menjadi prioritas penentuan titik lokasi pembangunan.
Seandainya proyek itu ditempatkan di obyek lokasi, harus bermanfaat secara maksimal," tegasnya saat dikonfirmasi Rabu 5/7/23.
Dalam kondisi fiskal sulit seperti ini, lalu masih ada proyek yang dibangun lalu tidak dimanfaatkan sangat disayangkan karena mubazir. Itu namanya menghamburkan uang daerah yang tidak tepat sasaran.
"Ini akan memunculkan asumsi bahwa proyek tersebut tidak disertai dengan perencanaan yang matang dan hanya mengejar fee proyek saja," timpalnya.
Melihat problem ini, pihaknya akan memanggil OPD terkait untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Apa alasan mereka sehingga tidak dimanfaatkan terkait bangunan ini. Alasannya apa gitu loh.
Padahal, pemanfaatan anggaran anggaran daerah ini masih banyak untuk yang lebih prioritas. Terlebih saat ini begitu sulit untuk sumber pendanaan, apalagi anggarannya Miliaran.
"Kita akan panggil OPD OPD ini yang menjadi leading sektor terhadap proyek proyek mangkrak ini," tegas Jumahir.
Kedepan kita akan lebih selektif lagi untuk memprioritaskan anggaran anggaran untuk bisa direalisasikan. Kalau yang sebelumnya saja diberikan anggaran lalu tidak dimanfaatkan ini menjadi preseden buruk. Dan ini menjadi catatan agar kita meminta fakta integritas dalam pengajuan mereka di tahun mendatang.
"Karena ini menjadi raport merah tentu harus ada konsekuensi untuk menandatangani fakta integritas," kata dia.
Harapannya ada dua hal yang pertama adalah pembangunan sarana dan prasarana tersebut harus segera di manfaatkan dan dimaksimalkan sesuai tujuan. Ke dua bangunan yang sudah dibangun itu butuh biaya perawatan dan untuk mendapatkan bajet perawatan itu darimana. Sebab kalau tidak dimanfaatkan, akan berdampak jelek dan menyangkut reputasi daerah itu sendiri.
Kalau dimanfaatkan itu kan ada kompensasi dari pasok pemanfaatan itu dan bisa untuk kebutuhan perawatan itu sendiri.
"Pemerintah harus mengupayakan asas manfaatnya. Karena dengan itu, bisa mendorong keberlangsungan ekonomi masyarakat. Selain itu, kontribusi nya bisa memberikan serapan tenaga kerja lokal diseputaran titik pembangunan itu sendiri," tandasnya.
(Clickfakta.com/Red)
0 Komentar